Babasalnews.com – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Banggai, Sulianti Murad, Ketua DPC Partai Gerindra Banggai, menjadi pusat perhatian publik. Berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya, ditambah dengan dugaan kampanye hitam yang menyerangnya, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai stabilitas politik dan sosial di daerah tersebut.
Dugaan Politik Uang
Pada Januari 2024, Sulianti Murad dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai atas dugaan keterlibatannya dalam praktik politik uang. Laporan tersebut diajukan oleh Supriadi Lawani dan Saiful Saide, yang menuding adanya pelanggaran dalam kampanye yang dilakukan oleh Sulianti. Menanggapi hal ini, DPC Partai Gerindra Banggai melalui Wakil Sekretarisnya, Nasri Sei, memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya untuk menjatuhkan reputasi Sulianti menjelang pemilihan.
Pernyataan Kontroversial terhadap Petani Sawit
Sebuah video yang beredar pada Agustus 2024 menunjukkan Sulianti Murad mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial terhadap petani sawit. Dalam video tersebut, ia menyatakan akan menindak tegas petani sawit yang menjual hasil panennya selain ke PT KLS. Pernyataan ini memicu reaksi negatif dari masyarakat, terutama para petani, yang merasa hak mereka untuk menjual hasil panen secara bebas menjadi terancam.
Isu Politik Dinasti dan Nepotisme
Kelompok masyarakat yang menamakan diri "Banggai Bergerak" mengadakan mimbar bebas untuk menentang praktik politik dinasti, politik uang, dan nepotisme politik yang mereka anggap semakin marak di Kabupaten Banggai. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama, aksi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap praktik-praktik tersebut dalam kontestasi politik lokal.
Dugaan Kampanye Hitam
Menjelang PSU, muncul dugaan kampanye hitam yang menyerang Sulianti Murad. Tindakan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan dianggap mencederai proses demokrasi yang sehat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Penting bagi semua pihak untuk menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.
Pihak berwenang diharapkan dapat menindaklanjuti dugaan kampanye hitam ini secara profesional dan transparan, guna menjaga integritas pemilihan serta mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap masyarakat dan daerah Kabupaten Banggai.
Dengan demikian, diharapkan PSU dapat berlangsung dalam suasana yang damai, tanpa adanya praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai demokrasi.
