B a b a s a l n e w s . c o m_Banggai Laut (06/10/2024)
Timpaus Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah adalah salah satu Desa yang secara administratif wilayahnya terpisah pulau dengan desa lainnya.
Dalam pemerintahan desa ini Kepala Desa Zandrivian adalah anak dari Sekretaris Desa Ismail Dg Salimung yang notabene anak dan ayah, hasil kroscek wawancara media online Babasalnews.com kepada masyarakat desa timpaus dan beberapa narasumber yang enggan di korankan/disebut namanya.
Posisi penting lainnya termasuk bendahara desa yang belum lama rolling posisi adalah calon ipar tiri kepala desa, akan menikah pada bulan november tahun ini dengan salah satu operator di kantor desa timpaus status keluarga keponakan dari ibu tiri sang kepala desa. Namun ironinya perihal struktur pemerintahan desa Timpaus berjalan terus seolah mempertontonkan spekulasi keterlibatan nepotisme dalam pemerintahan desa.
Sejumlah warga desa menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan yang di isi oleh anggota keluarga. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap objektivitas dan transparansi pengambilan keputusan di desa.
Postur struktur pemerintahan Desa Timpaus jelas bertentangan dengan amanat Pasal 26 Ayat 4 Huruf F UU No. 6 Tahun 2014 aturan ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dimana nepotisme itu tidak boleh ada hubungan darah, hubungan saudara, maupun hubungan perkawinan dalam satu lembaga penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dijabarkan oleh Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Sementara hasil komunikasi Fiktor selaku kaperwil banggai laut media online Babasalnews.com dengan kepala desa Timpaus melalui telepon whats'app, Zandrifian sontak nada komunikasi agak marah sembari menyampaikan "Papa saya tidak lama lagi kemungkinan tahun depan sudah mau pensiun ASN." Ungkap kepala desa timpaus disela-sela komunikasi telepon.
Kritik terkait dinamika keluarga dalam pemerintahan ini semakin mencuat setelah beberapa keputusan yang dianggap kontroversial. Beberapa pihak menilai, pemerintahan yang didominasi oleh keluarga ini harus diwaspadai untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas pelayanan publik. Warga berharap agar pemerintahan desa tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, agar kepentingan bersama tetap terjaga.
( Penulis Fiktor )
Tags:
Banggai Laut
