Acara yang berlangsung Kamis (22/5/2025) ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., serta Wakil Menteri Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A., dan Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, M.Si. Tidak kurang dari 5.000 kepala desa, lurah, camat, serta tokoh masyarakat desa se-Sulawesi Tengah turut ambil bagian dalam momentum bersejarah ini.
Yandri juga mendorong percepatan pembentukan koperasi, termasuk proses legalisasi melalui akta notaris yang bisa dibiayai melalui dana desa hingga Rp2,5 juta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah legalitas notaris, koperasi wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh status hukum yang resmi.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, dalam pidatonya menekankan bahwa koperasi desa harus menjadi garda depan penggerak ekonomi masyarakat. Ia menyoroti ketimpangan yang dihadapi nelayan lokal dan menekankan perlunya keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat desa. Anwar juga mengajak para kepala desa untuk memperkuat nilai-nilai religius, gotong royong, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain peluncuran koperasi, program Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan. Program ini menyasar anak-anak desa dan menjadi bagian dari upaya nasional dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Beberapa kementerian terkait seperti Kesehatan, Pertanian, Keuangan, dan Koperasi telah bersinergi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi Merah Putih sudah terbentuk dan teregistrasi secara hukum paling lambat akhir Juni 2025. Diharapkan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, koperasi-koperasi desa ini sudah bisa beroperasi secara aktif. Sementara itu, Presiden RI dijadwalkan akan meresmikan koperasi Merah Putih secara nasional pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Menteri Yandri pun berpesan agar para kepala desa tak meremehkan peran mereka. "Dari desa bisa lahir pemimpin besar bangsa. Gubernur pun bisa berasal dari desa," tegasnya.
Melalui gerakan koperasi Merah Putih ini, pemerintah optimistis desa akan menjadi motor utama pembangunan ekonomi nasional. Dari desa untuk Indonesia yang berdaulat secara ekonomi.
---
(Babasalnews.com | Randi)
Postingan
