Pasalnya, dari penuturan perwakilan masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan pada Beberapa waktu lalu mengatakan kalau Persoalan Oknum kades Salipi yang menurut warga dinilai telah mencederai marwah Pemerintah dan masyarakat Desa secara umum bahkan sudah masuk kategori melanggar kode etik sebagai pejabat publik.
Warga menyesalkan apa yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD yang hanya selesai di klarifikasi. Itupun dilaksanakan sepihak karena tidak melibatkan masyarakat selaku pihak yang mengetahui bahkan merasakan dampak buruk dari perbuatan seorang oknum yang dipercaya untuk menjadi pemimpin, pengayom sekaligus panutan masyarakat.
Pada hari yang sama, Warga Desa lainnya yang ikut membubuhi tanda tangan atas laporan terhadap Kadesnya kepada awak media ini mempertanyakan tentang fakta integritas yang telah dilanggar oleh Kades bahkan menurutnya Pihak DPMD tak bertaji.
"Apa yang dilakukan pihak DPMD Kabupaten Banggai dalam menyelesaikan masalah kasus Kades Salipi menurut kami sudah tak bertaji bahkan cenderung mengedepankan suasana adem ayem ditubuh pemerintahan ketimbang mencegah dan menindak terhadap perbuatan tercela dan tak terpuji dari oknum pelaku", ungkapnya.
Ungkapan ini ia lontarkan usai mendengar Audio yang sempat direkam di Kantor DPMD saat penyelesaian masalah.
"Keterangan AP itu semua bohong", tegasnya.
Sambungnya lagi, kami masyarakat Desa Salipi mendesak kadis DPMD untuk segera mengeluarkan surat pencopotan jabatan oknum Kades karena menurut mereka sudah tidak layak lagi dijadikan pemimpin di Desa. Kalaupun dipaksakan maka masyarakat akan melakukan aksi protes di tingkat Kabupaten.
Masih dihari yang sama, menyangkut persoalan dugaan perzinahan harusnya pihak DPMD tidak menerima klarifikasi sepihak dari Kades, karena kades adalah pejabat publik yang pertanggung jawaban etiknya harus dihadapan publik bukan kepada atasan.
Dikatakan sepihak, karena pihak DPMD menyimpulkan hanya lewat Kades dan jajarannya semntara aib Desa yang ditimbulkan atas perbuatannya tidak menjadi prioritas pihak DPMD.
Dari itu Informasi yang Di himpun oleh Media ini pada 6 Oktober 2023 Bahwa beberapa Masyarakat telah di undang Oleh Dinas PMD Kabupaten Banggai.
Sumber Mengatakan "Kami pelapor yang diundang langsung oleh Dinas PMD"
Dan pihak DPMD sudah klarifikasi, bahwa semua yang dalam laporan masyarakat kades salipi telah Mengakuinya. Ucap Sumber
Sumber juga mengatakan bahwa beberapa Masyarakat desa dalam hal ini yang masih Pro terhadap kades Tidak di Undang oleh DPMD Memaksakan diri untuk masuk dalam ruangan Rapat yang akhirnya di Keluarkan.
Oknum Kades salipi Seolah-olah Menggunakan orang orangnya agar supaya ada pembelaan dari perbuatannya yang di duga Merusak Nama baik Desa.
Sebelumnya di Beritakan oleh media babasalnews.com ini
Ratusan warga Desa Salipi kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai melayangkan surat gugatan pemakzulan Oknum Kades ke Bupati Banggai
Ratusan warga Masyarakat Desa Salipi yang membubuhi tanda tangan itu Mendesak Agar Bupati Banggai Segera Mencopot Jabatan Oknum kepala Desa Salipi,
Sesuai surat yang di layangkan ada 7 (Tujuh) Poin Penting Agar Menjadi Pertimbangan Bupati Banggai.
Dalam 7 (Tujuh) Point Penting, Salah Satunya adalah Oknum Kades Salipi terindikasi Melanggar kode etik sebagai pejabat publik, menurunkan citra pemerintah desa dan Menjatuhkan integritas masyarakat desa Secara umum.
Pasalnya dalam Surat yang di Layangkan oleh Masyarakat ke Bupati Banggai bahwa Oknum Kades diduga melakukan perbuatan hubungan di luar nikah (zina).
Sampai Berita ini tayang , Kepala dinas DPMD Kabupaten Banggai Saat di hubungi oleh Awak media ini untuk Melakukan Konfirmasi tentang di undangnya masyarakat sebagai pelapor ke Kantor DPMD melalui via WhatsApp, awak media ini belum mendapatkan respon Balik. Red
