Upaya penyelamatan ini menjadi penting setelah asisten APBD Perubahan 2023 ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) karena terjadinya keterlambatan penetapan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai.
"Perjuangan Bupati Banggai patut diapresiasi karena berkat upayanya, APBD Perubahan tahun 2023 berhasil terselamatkan. Sebab, kita tidak bisa membayangkan jika Kemendagri juga menolak seperti Pemprov Sulteng," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap, Selasa (17/10/2023) di lansir dari Tribunnews
Irwanto Kulap yang juga Sebagai Ketua Komisi I DPRD Banggai juga menjelaskan bahwa APBD Perubahan akan tetap berjalan, namun akan difokuskan pada program atau kegiatan yang bersifat mandatory, wajib, dan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Program yang bersifat mandatory, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun anggaran Pemilu 2024, akan tetap berjalan.Sementara itu, program yang bersifat wajib, seperti pembayaran hutang, gaji, tunjangan, serta belanja pegawai lainnya, juga akan mendapatkan perhatian.
Sedangkan Program bersifat prioritas, yang terkait dengan isu-isu penting di daerah yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat, seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, serta kegiatan infrastruktur yang sangat penting, akan mendapatkan dukungan dalam APBD Perubahan 2023.
Selanjutnya, kata Irwanto, Bupati Banggai akan menetapkan anggaran perubahan hanya dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa harus dibahas atau disetujui lagi oleh DPRD Kabupaten Banggai.
Dengan perjuangan Bupati Amirudin di Kemendagri pada Senin (16/10/2023) kemarin, Fraksi Partai Golkar yakin bahwa masyarakat Banggai tidak perlu khawatir akan kelangsungan program-program yang dibutuhkan untuk kemajuan daerah ini. Upaya penyelamatan APBD Perubahan ini menjadi bukti nyata komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai," tutur Irwanto
